nasional

Kasus Novel Baswedan-Revisi UU Dinilai Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Jakarta – Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang menilai revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan rangkaian dari upaya melemahkan KPK. Rasamala menilai upaya pelemahan KPK dilakukan secara sistematis sebelum revisi UU KPK disepakati menjadi inisiatif DPR.

“Sebenarnya saya melihat bahwa ini bukan hanya satu kondisi terpisah, tapi melihat bahwa apa yang terjadi belakangan ini adalah bagian dari sistematis pelemahan terhadap bukan saja KPK, tapi pelemahan sistematis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ada 4 paling tidak yang kita catat dari bagaimana sistematisnya ini,” kata Rasamala, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

Keempat upaya sistematis yang dimaksud adalah, belum terungkapnya dalang penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Kedua, terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang banyak di kritik masyarakat.

“Ketiga, akan diselesaikannya RKUHP dengan terburu-buru. Kami telah menyampaikan beberapa catatan beberapa problem terkait dimasukkannya delik korupsi dari undang-undang sekarang yang kemudian dimasukkan ke dalam RKUHP di Pasal 603-607 dan bagaimana konsekuensi dan problemnya terhadap upaya pemberantasan korupsi ke depan,” kata Rasamala.

“Yang menurut hemat kami akan mengurangi dan bahkan tidak sama sekali tidak memberikan insentif terhadap upaya pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Rasamala mengatakan KPK menyoroti 9 poin mendasar terkait revisi UU KPK, di antaranya mengenai pembentukan dewan pengawas, kewenangan terkait dengan perizinan atas operasi yang dilakukan KPK. Kemudian penyelidik harus dari kepolisian.

KPK juga menyoroti terkait proses penuntutan yang harus dikoordinasikan dengan kejaksaan. Menurutnya, rencana tersebut menjadi kontradiktif karena di beberapa kasus yang terlibat justru para jaksa.

“Kalau teman mengikuti beberapa kegiatan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK belakangan ini juga banyak pelaku yang terlibat adalah bersumber dari penegak hukum itu sendiri sehingga menjadi sulit kita bayangkan kalau penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap aparat penegak hukum harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada instansi penegak hukum tersebut, saya pikir ini menjadi persoalan yang tidak mungkin ke depannya bisa berjalan dengan baik kalau dikondisikan seperti itu,” paparnya.